DAIRI – Mediamutiara.Com Nasib puluhan siswa di UPT SDN No 030358 Kerajaan, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi, seolah tak pernah tersentuh hati pemerintah daerah. Berulang kali proposal bantuan diajarkan dari tahun ke tahun, namun harapan untuk mendapatkan fasilitas MCK yang layak seolah berakhir sia-sia. Bahkan usulan yang sudah masuk sejak tahun 2023 pun hingga kini tak menunjukkan tanda-tanda realisasi.
Kondisi MCK sekolah itu sungguh memprihatinkan. Bangunannya nyaris roboh, salurannya sering mampet, hingga tak layak pakai sama sekali. Bukan hanya siswa yang menderita, para guru pun kerap terpaksa menumpang ke rumah warga sekitar sekolah hanya untuk keperluan buang air.
“Kondisinya sungguh memprihatinkan. Orang tua siswa kerap mengeluarkan uang sendiri untuk menambal perbaikan seadanya, tapi itu hanya bertahan sebentar. Kami sudah lelah berharap namun tak pernah ada jawaban nyata dari Pemkab Dairi,” ujar Kaber Siahaan, Ketua Komite Sekolah, dengan nada kecewa.
Dikonfirmasi secara langsung, para siswa pun tak sanggup menyembunyikan rasa takut dan kesulitan yang mereka rasakan. “Kami takut masuk ke sana kalau mau buang air besar. Takut bangunan rubuh sewaktu-waktu, dan sering mampet sampai tidak bisa dipakai sama sekali,” ungkap salah satu siswi dengan wajah cemas.
Kepala sekolah bersama jajaran komite sudah tak terhitung kali menyampaikan proposal resmi ke Pemkab Dairi, bahkan hal ini dialami juga oleh sejumlah kepala sekolah lain di wilayah yang sama. Namun sayang, usulan-usulan itu seolah masuk ke telinga yang tuli, dianggap nihil dan tak pernah mendapat perhatian serius.
Kondisi ini memancing reaksi tegas dari jajaran ketua Markas Cabang (Macab) Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Dairi. Mereka menilai sikap Pemkab Dairi sangat diskriminatif, seolah memilah “anak kandung” yang dilayani dan “anak tiri” yang dibiarkan merana.
“Kami turun tangan karena melihat ketidakseriusan yang mencolok ini. Mengapa sekolah ini terus diabaikan padahal usulan sudah ada sejak lama? Apakah karena letaknya yang jauh dari pusat kota sehingga dianggap tidak penting?” tegas perwakilan Macab LMP Dairi.
Komite, guru, dan seluruh warga sekolah berharap Pemkab Dairi segera turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi yang ada. Jangan sampai janji dan aturan tentang pemerataan pendidikan hanya menjadi retorika semata, sementara siswa terpaksa belajar dengan perasaan takut dan terhalang fasilitas dasar yang seharusnya menjadi hak mereka.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
