JAKARTA – Mediamutiara.com Usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang meminta agar kalangan sipil bisa menduduki jabatan utama nonoperasional di lingkungan Polri menuai kritik tajam dari parlemen. Komisi XIII DPR RI mengingatkan agar Kementerian HAM tidak mencampuri urusan kelembagaan instansi lain dan tetap fokus pada tumpukan pekerjaan rumah (PR) penegakan HAM yang belum tuntas.
Kritik keras tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion. Ia meminta Natalius Pigai menghemat energi kelembagaannya untuk menyelesaikan isu-isu krusial yang menjadi tupoksinya.
“Energi dan perhatian kementerian seharusnya diarahkan untuk memperkuat perlindungan, penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM, bukan justru masuk ke ranah yang bukan menjadi kewenangannya,” ujar Mafirion di Jakarta, Senin (8/6/2026).
Bukan Ranah Kementerian HAM Menurut Mafirion, perombakan struktur atau tata kelola jabatan di internal Polri merupakan isu sensitif yang memerlukan kajian mendalam. Urusan tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan institusi Polri sendiri dan kementerian terkait yang membidangi regulasi kelembagaan, bukan domain dari Kementerian HAM.
Ia menilai, manuver publik yang tidak relevan dengan tugas pokok fungsi (tupoksi) justru dapat mengaburkan prioritas kerja kementerian yang baru dibentuk ini.
4 Prioritas yang Jauh Lebih Mendesak Daripada sibuk mengurusi dapur institusi lain, Mafirion mendesak Kementerian HAM untuk segera turun tangan membenahi sejumlah persoalan HAM di tanah air yang kian mengkhawatirkan.
Beberapa poin krusial yang dinilai lebih mendesak antara lain:
Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu & Kontemporer: Menuntaskan berbagai dugaan pelanggaran HAM yang selama ini menggantung tanpa kejelasan hukum.
Perlindungan Pembela HAM: Menghentikan tren intimidasi, kekerasan, dan serangan digital terhadap aktivis serta pembela HAM.
Merawat Ruang Sipil (Civil Space): Menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat yang telah dijamin oleh konstitusi.
Masifkan Edukasi HAM: Memperluas literasi dan kurikulum HAM mulai dari tingkat sekolah, kampus, hingga lini masyarakat akar rumput.
Jaga Marwah Kabinet dan Presiden
Di akhir pernyataannya, legislator PKB ini mengingatkan bahwa setiap ucapan seorang menteri membawa representasi langsung dari Presiden dan nama baik kabinet. Publik diharapkan melihat performa menteri lewat capaian kerjanya, bukan dari kontroversi di luar bidangnya.
“Jangan sampai publik melihat ada menteri yang justru lebih sibuk mengurusi hal di luar tupoksinya dibanding menuntaskan pekerjaan rumah yang menjadi amanah jabatannya,” pungkas Mafirion.(Krt)
