JAKARTA – Mediamutiara.com Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion, melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah menyusul tragedi tenggelamnya kapal pengangkut 37 Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural di perairan Malaysia. Hingga Rabu (13/5/2026), 14 orang masih dinyatakan hilang dalam insiden yang melibatkan warga asal Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara tersebut.
Mafirion menegaskan bahwa peristiwa memilukan ini tidak boleh hanya dipandang sebagai kecelakaan laut biasa. Baginya, ini adalah bukti nyata dari rapuhnya sistem perlindungan negara terhadap warganya.
Kegagalan Sistemik dan Pembiaran Sindikat
Menurut Mafirion, berulangnya praktik pengiriman PMI ilegal selama puluhan tahun menunjukkan adanya kegagalan sistemik. Ia menyoroti bagaimana sindikat perekrut ilegal dapat beroperasi secara terbuka di kantong-kantong migran tanpa tindakan tegas.
“Selama bertahun-tahun sindikat ini bergerak leluasa dengan iming-iming pekerjaan, namun membiarkan rakyat menghadapi risiko eksploitasi hingga kematian. Ini bukan lagi musibah, tapi ada indikasi kuat pelanggaran HAM akibat pembiaran,” ujar Mafirion dalam keterangan resminya.
Desakan Investigasi dari Hulu ke Hilir
Mafirion mendesak agar penanganan kasus ini tidak berhenti pada evakuasi korban. Ia meminta langkah konkret dari berbagai lembaga:
BP2MI & Polri: Diminta membongkar aktor intelektual di balik jaringan pengiriman ilegal. “Putus rantai sindikatnya, jangan hanya berhenti di penanganan pascakejadian,” tegasnya.
Komnas HAM: Didorong untuk menyelidiki unsur kelalaian negara dalam menghadirkan sistem migrasi yang aman dan terjangkau.
LPSK: Diinstruksikan untuk memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban selamat serta keluarga yang ditinggalkan.
Isu yang tak kalah krusial adalah dampak jangka panjang bagi keturunan PMI ilegal di Malaysia. Mafirion memaparkan bahwa selama dua dekade, persoalan ini telah melahirkan ratusan ribu anak tanpa dokumen kewarganegaraan yang sah.
“Anak-anak ini menjadi korban ganda. Mereka tidak hanya kehilangan hak pendidikan dan layanan dasar, tapi juga kehilangan identitas kewarganegaraan karena orang tua mereka berangkat lewat jalur belakang akibat lemahnya pengawasan,” tambahnya.
Evaluasi Total sebagai Harga Mati
Menutup pernyataannya, Mafirion menuntut pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total terhadap sistem pengawasan keberangkatan tenaga kerja. Menurutnya, keselamatan dan martabat warga negara adalah mandat konstitusi yang tidak bisa ditawar.
Tragedi di perairan Malaysia ini diharapkan menjadi “alarm keras” terakhir bagi pemerintah untuk benar-benar serius memberantas praktik perdagangan manusia dari hulu hingga ke hilir.(Krt)
