MEDAN, SUMUT — Mediamutiara.com Acara silaturahmi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dengan insan pers pada Senin (25/8) di Aula Tengku Rizal Nurdin memicu polemik besar. Niat baik Gubernur untuk merangkul media justru berujung pada dugaan upaya pemecah belah komunitas pers. Hal ini dipicu oleh pembatasan undangan yang hanya ditujukan kepada 104 pimpinan redaksi dan segelintir ketua organisasi pers.
Para wartawan senior mencurigai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Sumut, Erwin Harahap, sengaja membatasi undangan untuk menciptakan kubu-kubuan di antara media. Dugaan ini menguat setelah alasan adanya keterbatasan 104 kursi di aula dinilai tidak masuk akal oleh para jurnalis.
“Jika niat silaturahmi tulus, sekelas Gubernur pasti bisa menambah kursi atau memilih tempat yang lebih besar. Ini jelas taktik diskriminatif,” tegas seorang pimpinan redaksi media daring yang enggan disebutkan namanya. “Ulah Kadis Kominfo ini patut diduga sebagai penyebabnya.”
Kemarahan ini tak hanya berhenti pada masalah undangan. Kekecewaan mendalam ini memicu respons keras: para jurnalis dan pimpinan redaksi kini bersatu untuk mengawal dan membongkar kembali berbagai proyek mangkrak yang pernah dikerjakan Bobby Nasution saat menjabat Wali Kota Medan.
Solidaritas ini mengarah pada desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi pada proyek-proyek seperti “lampu pocong,” “jalan marmer,” revitalisasi Lapangan Merdeka, dan proyek Islamik Center.
Dengan adanya dugaan unsur kesengajaan dari Kadis Kominfo, acara silaturahmi yang seharusnya mempererat hubungan justru berbalik menjadi bumerang, menyatukan media kritis untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintah.(***)
