DAIRI – Mediamutiara.com, 25 Maret 2026 – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kabupaten Dairi yang baru saja terbentuk kini tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, alokasi anggaran besar dari pemerintah pusat yang seharusnya menjadi motor penggerak infrastruktur daerah baru, diduga dialihkan untuk pengadaan barang yang dinilai tidak prioritas, disertai indikasi penggelembungan harga (mark-up).
Berdasarkan data yang dihimpun tim redaksi, dana yang dikucurkan semula diproyeksikan untuk penguatan pelayanan dasar dan pembangunan fisik kabupaten. Namun, dokumen laporan pengeluaran menunjukkan fakta yang mengejutkan. Sebagian besar dana justru terserap ke dalam tiga item pengadaan utama:
Pengadaan bibit ikan lele dalam skala masif.
Pembelian bibit bebek untuk program peternakan yang belum teruji urgensinya.
Belanja daun ubi jalar yang diklaim sebagai pemenuhan program pangan lokal atau makanan tambahan.
Indikasi Selisih Harga yang Tak Wajar
Informasi yang diperoleh dari sumber internal yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan adanya ketimpangan harga yang mencolok. “Harga pembelian masing-masing item tersebut disinyalir jauh melampaui standar harga pasar saat ini. Hal ini memicu tanda tanya besar terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana di Perumda Dairi,” ujar sumber tersebut.
Dugaan praktik mark-up ini dikhawatirkan akan menghambat efektivitas pembangunan di wilayah kabupaten yang masih dalam tahap rintisan tersebut.
Tuntutan Evaluasi dan Pemeriksaan Pusat
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi belum memberikan klarifikasi resmi terkait penggunaan anggaran yang menjadi polemik tersebut. Di sisi lain, pihak Kementerian Dalam Negeri memberikan sinyal akan melakukan audit dan pemeriksaan mendalam guna memastikan penggunaan dana negara tetap berada pada koridor regulasi yang berlaku.
Kondisi ini menuntut Pemkab Dairi untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran manajemen Perumda tersebut. Langkah tegas diperlukan demi menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.
(LTH)
