KAMPAR – Mediamutiara.com Aktivitas penampungan dan pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ilegal di Kelurahan Lipat Kain, Kampar, Riau, kembali mencuat. Yang mengejutkan, praktik yang diduga dijalankan oleh jaringan mafia BBM ini dilaporkan beroperasi tanpa hambatan, bahkan di lokasi yang sangat dekat dengan Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Kampar Kiri, Polres Kampar.
Situasi ini memicu gelombang pertanyaan publik mengenai efektivitas dan integritas penegakan hukum di wilayah tersebut (22/12).
Jaringan Ilegal Beroperasi dengan Impunitas
Warga setempat mengungkapkan bahwa aktivitas penampungan BBM bersubsidi, seperti Bio Solar dan Pertalite, telah berlangsung lama. Keberanian para pelaku dipertanyakan, mengingat lokasi operasional mereka yang strategis dan seharusnya mudah terdeteksi oleh aparat keamanan.
“Aktivitas ini sudah berlangsung lama dan terlihat jelas oleh masyarakat yang melintas di jalan lintas Lipat Kain. Kedekatan lokasi dengan Mapolsek menimbulkan tanda tanya besar tentang pengawasan,” ujar seorang sumber lokal.
Tindakan para pelaku ditengarai bersifat arogan dan kebal hukum. Sumber tersebut menambahkan bahwa ketika disorot oleh pihak luar, para terduga mafia ini justru merespons dengan intimidasi dan bahkan ancaman penyerangan.
Ancaman Kerugian Negara dan Keselamatan Warga
Kegiatan penampungan ilegal ini menimbulkan dampak ganda: merugikan negara melalui penyimpangan distribusi BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, sekaligus berpotensi membahayakan lingkungan dan keselamatan publik akibat penyimpanan bahan bakar yang tidak sesuai prosedur.
Desakan kepada APH,Tegas dan Transparan
Melihat berlanjutnya operasi ilegal ini di depan mata aparat, masyarakat mendesak Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera bertindak. Tuntutan utama adalah penghentian total aktivitas ilegal tersebut dan penindakan tegas terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk dugaan oknum yang membiarkan atau melindungi praktik tersebut.
Penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi keamanan di Kabupaten Kampar.(***)
