JAKARTA – Mediamutiara.com Anggota Komisi XIII DPR RI, H. Mafirion Syamsuddin Rogo, mendesak pemerintah mengoptimalkan implementasi Interpol Global Hit Alert System (I-GHAS 24/7) untuk memperketat pengawasan perbatasan. Ia menegaskan, peluncuran aplikasi tersebut tidak boleh berhenti pada seremoni, melainkan harus menghasilkan deteksi dini yang nyata agar Indonesia tidak menjadi tempat persembunyian buronan internasional.
“Jangan sampai orang-orang yang dicari aparat penegak hukum negara lain dapat dengan mudah masuk, tinggal, atau melintasi wilayah Indonesia karena lemahnya pengawasan kita,” tegas Mafirion dalam keterangannya di Jakarta.
Menurutnya, tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau menuntut penjagaan ekstra di seluruh pintu strategis—mulai dari bandara internasional, pelabuhan, hingga Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Kelemahan di satu titik perlintasan saja berpotensi dimanfaatkan jaringan kejahatan transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan narkotika, terorisme, hingga kejahatan siber.
Transparansi Implementasi dan Hapus Ego Sektoral
I-GHAS 24/7 merupakan sistem hasil kolaborasi Polri dan Direktorat Jenderal Imigrasi yang diluncurkan di Mabes Polri pada 5 November 2026. Sistem ini terhubung dengan jaringan Interpol di 196 negara anggota, memungkinkan petugas mendeteksi kecocokan data pelintas dengan Red Notice maupun basis data dokumen perjalanan hilang dan dicuri (Stolen and Lost Travel Documents/SLTD).
Mafirion meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Polri terbuka memaparkan sejauh mana sistem ini aktif beroperasi di lapangan, termasuk jumlah Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang sudah terhubung.
“Pemerintah perlu menyusun peta jalan (roadmap), target waktu, dan standar operasional (SOP) yang jelas. Jangan ada ego sektoral. Imigrasi dan Divhubinter Polri harus bekerja sebagai satu kesatuan—jelas siapa yang menerima peringatan, memverifikasi, hingga mengeksekusi tindakan hukumnya,” ujar Mafirion.
Ia juga mendorong percepatan integrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan data biometrik pada I-GHAS 24/7 yang direncanakan bergulir pada 2027.
Junjung Tinggi Hukum Nasional dan HAM
Meski menuntut ketegasan, Mafirion mengingatkan bahwa Red Notice bukanlah surat perintah penangkapan yang berlaku otomatis. Setiap peringatan dari jaringan Interpol wajib diverifikasi secara akurat dan ditindaklanjuti sesuai kedaulatan hukum Indonesia.
“Keamanan nasional tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak asasi manusia (HAM) dan pelindungan data pribadi. Teknologi harus digunakan secara bertanggung jawab agar tidak ada warga tak bersalah yang dirugikan akibat kesalahan identifikasi,” katanya.
Sebagai mitra kerja di Komisi XIII DPR RI, Mafirion memastikan pihaknya akan mengawal penuh implementasi sistem ini. Baginya, keberhasilan I-GHAS 24/7 tidak diukur dari kecanggihan perangkat semata, melainkan dari seberapa efektif sistem tersebut mencegah buronan melintas dan menjaga kedaulatan negara.(***)
Beranda
Berita
DPR Desak Pemerintah Optimalkan I-GHAS 24/7 Tutup Celah Buronan Internasional di Perbatasan
DPR Desak Pemerintah Optimalkan I-GHAS 24/7 Tutup Celah Buronan Internasional di Perbatasan
























