PEKANBARU — Mediamutiara.com Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program andalan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menuai sorotan positif sekaligus ruang evaluasi dari berbagai kalangan. Aktivis Muda Riau, Diki Syahputra, menyatakan dukungannya terhadap substansi program tersebut, namun ia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi sasaran wilayah demi menyelamatkan keuangan negara.
Diki menilai, program yang dirancang untuk menyiapkan generasi “Indonesia Emas 2045” dan menekan angka stunting ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi anak-anak bangsa. Kendati demikian, ia menyoroti beban fiskal yang harus ditanggung APBN yang diperkirakan mencapai Rp1,2 Triliun per hari.
“Saya melihat program MBG ini sangat bermanfaat bagi masa depan generasi kita. Tetapi di sisi lain, kita tidak bisa menutup mata bahwa negara mengalami pengeluaran yang sangat besar setiap harinya. Oleh karena itu, saya menyarankan agar program ini dievaluasi dan cukup difokuskan di daerah yang termasuk 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar),” ujar Diki kepada media, Selasa (16/6).
Menekan Beban Fiskal, Memaksimalkan Dampak
Menurut aktivis yang dikenal vokal ini, pembatasan alokasi MBG khusus untuk wilayah 3T akan menjadi solusi jalan tengah yang bijak. Langkah ini dinilai mampu mengurangi beban belanja negara secara signifikan tanpa menghilangkan esensi utama program.
“Seandainya program MBG ini hanya direalisasikan di daerah 3T saja, saya rasa akan lebih menghemat pengeluaran negara, sekaligus memastikan bantuan jatuh ke tangan anak-anak yang memang paling membutuhkan intervensi gizi,” tambah Diki.
Tantangan Target 82,9 Juta Penerima Manfaat
Berdasarkan data operasional, program MBG yang telah berjalan sejak awal tahun 2025 ini ditargetkan menyasar hingga 82,9 juta jiwa, mencakup anak sekolah (PAUD-SMA), balita, hingga ibu hamil dan menyusui. Hingga pertengahan tahun 2026, tercatat sudah ada sekitar 55 juta penerima manfaat setiap harinya yang dilayani melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pemerintah sendiri mengeklaim program ini tidak hanya fokus pada perbaikan gizi, melainkan juga menjadi mesin penggerak ekonomi lokal dengan menyerap bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM di sekitar wilayah SPPG, dengan potensi perputaran uang mencapai Rp8 miliar per desa per tahun.
Namun, besarnya skala operasional nasional ini yang kemudian memicu kekhawatiran dari para pengamat dan aktivis seperti Diki Syahputra. Manajemen logistik, pengawasan mutu makanan, hingga potensi kebocoran anggaran menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi Badan Gizi Nasional (BGN).
Pandangan dari arus bawah seperti yang disampaikan Diki Syahputra menjadi pengingat penting bagi pembuat kebijakan. Di tengah ambisi besar membangun kualitas SDM nasional, pengelolaan anggaran yang pruden dan tepat sasaran tetap menjadi kunci utama keberlanjutan sebuah program negara.(***)
