INUMAN, KUANSING, //MediaMutiara// 20 November 2026 — Manajemen PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) melalui kuasa hukumnya, Eddy Ramadhan, angkat bicara menyikapi langkah penyegelan dan penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) serta lahan milik perusahaan di Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Jumat (20/11/2026).
Eddy menyatakan pihak perusahaan terkejut atas tindakan penyitaan yang berlangsung mendadak tersebut. Menurutnya, sejak awal personel berseragam sipil yang mengaku dari Satgas PKH mendatangi lokasi pabrik tanpa pemberitahuan sebelumnya, situasi sempat membuat para karyawan ketakutan.
Klaim Telah Tempuh Prosedur Pasal 110 baik A maupun B
Eddy menjelaskan bahwa sejak mengetahui areal pabrik berada di dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), PT GSL telah bersikap kooperatif dan menempuh seluruh prosedur penyelesaian keterlanjuran sebagaimana diatur dalam Pasal 110 baik A maupun B Undang-Undang Cipta Kerja.
“Kami sudah mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan ke Kementerian Kehutanan. Prosesnya sudah berjalan, tim penilai juga sudah turun, dan sudah ada rekomendasi bahwa dari pengajuan seluas 42 hektare, seluas 32 hektare di antaranya dapat dilepaskan,” ujar Eddy di lokasi pabrik, Jumat (20/11/2026).
Ia menegaskan bahwa perusahaan juga telah melunasi denda atau sanksi administratif yang dihitung oleh pemerintah sesuai ketentuan Pasal 110A, lengkap dengan bukti pembayaran yang sah. Namun hingga saat ini, Surat Keputusan (SK) penetapan pelepasan kawasan dari kementerian belum juga diterbitkan.
Pertanyakan Proses dan Nasib Ratusan Karyawan.
Lebih lanjut, Eddy mengungkapkan bahwa pada Mei 2025 lalu, pihak perusahaan telah mendatangi langsung kantor Satgas di Jakarta untuk berkonsultasi mengenai kepastian status lahan tersebut, mengingat lokasinya yang berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Dari pertemuan itu, disepakati bahwa perusahaan diminta menunggu proses penyelesaian dari kementerian.
Selain menyayangkan prosedur penyegelan serta tertahannya hasil produksi dan truk operasional di dalam area pabrik, kuasa hukum PT GSL juga menyoroti ketidakjelasan nasib tenaga kerja pasca-penyitaan.
“Yang paling kami pertanyakan adalah bagaimana nasib karyawan kami akibat pabrik ini disita. Apakah pihak yang mengambil alih akan menampung dan mempekerjakan mereka? Hampir seluruh karyawan kami sudah menandatangani pakta integritas untuk tetap bekerja, dan persoalan nasib pekerja ini hingga kini belum mendapat jawaban pasti,” tutup Eddy.
kemudian ia menambahkan “Tiba-tiba kemarin kami dapat informasi dari karyawan bahwa tim Satgas datang ke pabrik dan menyatakan permohonan kami dibatalkan. Tentu kami kaget, karena jika memang dianggap ada pelanggaran, seharusnya kami dipanggil terlebih dahulu untuk dimintai keterangan. Selama ini tidak pernah ada pemanggilan,” tegasnya.
Dari hasil pertemuan hari ini antara kuasa dan PT agrinas, pihak agrinas menyampaikan setelah penyitaan aset seluruh karyawan beralih menjadi karyawan Agrinas terhitung sejak tanggal 20 November 2026.























