SURABAYA — Mediamutiara.com Aliansi investigasi yang terdiri dari PT Media Rakyat Demokrasi (MRD) bersama LSM GARAD Indonesia melayangkan “skakmat” administratif kedua kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur. Surat jawaban tertutup bernomor 000.3/10931/209.1/2026 yang diterbitkan instansi tersebut dinilai justru menjadi bumerang setelah dibongkar melalui data aplikasi SIRUP LKPP.
Konflik administratif ini bermula dari klaim awal Bakesbangpol Jatim yang menyatakan bahwa pengadaan bernilai di atas Rp 200 juta telah diproses secara transparan melalui metode E-Purchasing (E-Katalog) sesuai mandat Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pihak instansi sebelumnya juga berdalih bahwa paket konsumsi yang dipertanyakan tidak ditemukan dalam sistem akibat kekeliruan teknis penulisan dua digit nomor kode objek.
Namun, penelusuran ulang secara digital oleh tim investigasi membalikkan klaim tersebut. Paket Belanja Makanan dan Minuman Rapat senilai Rp 782.806.000 terrekam sah dan aktif pada Kode RUP 61576999. Ironisnya, alih-alih menggunakan E-Purchasing seperti yang tertulis dalam surat tanggapan resmi, metode pemilihan pada sistem SIRUP justru terkunci pada jalur Pengadaan Langsung.
“Ini jebakan batman yang mereka buat sendiri. Di surat tanggapan mereka berargumen patuh pada sistem E-Purchasing demi efektivitas. Tapi faktanya di layar SIRUP, paket mamin Rp 782 juta itu dikunci lewat jalur Pengadaan Langsung dengan dipecah menjadi 19 pos sumber dana transaksi kecil,” ujar Direktur PT Media Rakyat Demokrasi (MRD), Achmad Anugrah, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, pola splitting (pecah anggaran) semacam itu dalam satu tahun anggaran jelas menabrak batasan hukum threshold (ambang batas) aturan pengadaan nasional.
Cacat Administrasi Paket Non-Mamin dan EO
Sorotan tajam juga diarahkan pada pos pengadaan non-mamin. Untuk paket Event Organizer (EO) senilai Rp 1,52 miliar dan Rp 468 juta, Bakesbangpol sebelumnya mengklaim seluruh proses telah sesuai prosedur. Padahal, temuan lapangan menunjukkan adanya cacat administrasi berat berupa penyewaan jasa keahlian EO swasta yang disamarkan dan diinput ke dalam jenis pengadaan BARANG, bukan Jasa Lainnya.
Kritik serupa dialamatkan pada dalih formalitas “kesesuaian dokumen DPPA internal” yang digunakan Bakesbangpol untuk membentengi paket Belanja Suvenir (goodie bag) bernilai fantastis Rp 1,79 miliar serta Paket Meeting Hotel dalam kota sebesar Rp 1,22 miliar.
“Kesesuaian di atas kertas dokumen DPPA internal tidak otomatis menghapus indikasi pemborosan uang rakyat. Kami tidak butuh jawaban klise normatif. Kami menuntut Atasan PPID Bakesbangpol Jatim membuka dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) secara gamblang,” tegas perwakilan GARAD Indonesia.
Pihaknya juga mempertanyakan urgensi penyelenggaraan rapat dalam kota di hotel mewah, mengingat instansi tersebut telah memiliki fasilitas gedung sendiri.
Langkah Lanjutan dan Tenggat Waktu (Deadline)
Sebagai tindak lanjut, aliansi telah mengirimkan berkas Surat Addendum yang merinci seluruh kejanggalan hukum tersebut dalam format PDF kepada Sekretaris Bakesbangpol Jatim, Nurul Ansori, melalui nomor WhatsApp resmi instansi.
Aliansi memberikan tenggat waktu (deadline) 2×24 jam bagi Bakesbangpol Jatim untuk memberikan klarifikasi transparan serta membuka dokumen HPS dan KAK. Jika instansi kembali memberikan jawaban normatif atau menolak membuka data, aliansi menegaskan akan meneruskan temuan forensik sistem digital ini ke Aparat Penegak Hukum (APH) melalui jaringan mitra hukum mereka. (Tim/ Limbad)
