banner 728x250
Berita  

Mengaku Diintimidasi PropamViral Mengaku Diintimidasi Propam, Mengapa Hamdani Belum Tempuh Laporan Resmi

banner 120x600
banner 468x60

MEDAN – Mediamutiara.Com Pernyataan Hamdani (43), yang mengaku mengalami intimidasi setelah mengungkap dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satlantas Polres Binjai, kini menjadi sorotan publik.

Persoalan ini mencuat setelah sebuah video pernyataannya beredar luas melalui akun media sosial TikTok. Dalam video tersebut, Hamdani mengaku dirinya mengalami teror setelah menyampaikan dugaan praktik pungli yang sebelumnya menjadi perbincangan di ruang publik.

banner 325x300

Hamdani menuturkan, setelah videonya viral, sejumlah orang yang menurut pengakuannya berasal dari pihak kepolisian, bersama kepala desa dan kepala lingkungan, mendatangi kediaman orang tuanya untuk menanyakan keberadaan dirinya.

Kedatangan sejumlah orang tersebut disebut membuat orang tuanya kebingungan dan ketakutan.

“Orang tua saya bingung, apa yang telah saya perbuat sehingga pihak kepolisian datang ke kediaman ibu saya. Sehingga orang tua saya ketakutan,” demikian pengakuan Hamdani dalam keterangannya.

Namun, di tengah berkembangnya polemik tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang tidak kalah penting: mengapa dugaan intimidasi dan dugaan pungli yang disampaikan kepada publik belum diikuti laporan resmi kepada lembaga berwenang?

Jangan Berhenti pada Pernyataan di Media Sosial
Pernyataan seseorang yang mengaku mengalami intimidasi, terlebih apabila melibatkan dugaan tindakan aparat penegak hukum, tentu tidak boleh dipandang sebelah mata.

Akan tetapi, tuduhan yang telah disampaikan secara terbuka juga harus disertai kejelasan fakta, kronologi, identitas pihak yang diduga terlibat, serta bukti pendukung yang dapat diuji.

Publik berhak mempertanyakan kebenaran informasi tersebut. Sebaliknya, Hamdani juga berhak memperoleh perlindungan dan akses terhadap mekanisme pengaduan apabila memang merasa terancam.

Tidak adanya laporan resmi memang tidak otomatis membuktikan bahwa intimidasi tidak pernah terjadi. Bisa saja terdapat faktor ketakutan, tekanan psikologis, atau kekhawatiran terhadap keselamatan diri dan keluarga.

Namun, apabila dugaan tersebut benar-benar terjadi, mengapa tidak memanfaatkan saluran pengaduan resmi yang tersedia agar persoalan dapat diperiksa secara objektif?

Jangan sampai persoalan serius yang menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian hanya berkembang menjadi perang pernyataan di media sosial tanpa kejelasan penyelesaian.

Tidak Melapor Bukan Tindak Pidana
Dalam perspektif hukum, seseorang yang tidak membuat laporan polisi setelah mengaku mengalami intimidasi bukanlah suatu tindak pidana.

Artinya, Hamdani tidak dapat dipidana semata-mata karena belum melaporkan dugaan intimidasi maupun dugaan pungli tersebut kepada aparat penegak hukum.

Namun, persoalan hukumnya dapat berbeda apabila seseorang menyebarluaskan tuduhan yang menyerang kehormatan atau nama baik pihak tertentu.

Ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan fitnah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 433 dan Pasal 434, dengan memperhatikan unsur perbuatan, konteks, kesengajaan, pembuktian, serta ketentuan pengecualian yang berlaku.

Penyampaian informasi untuk kepentingan umum dan pembelaan diri juga harus dinilai berdasarkan konteks serta ketentuan hukum, sehingga kritik maupun pengungkapan dugaan pelanggaran tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Dengan demikian, tidak tepat menyimpulkan seseorang telah melakukan fitnah hanya karena belum membuat laporan resmi. Sebaliknya, tuduhan yang disebarkan ke ruang publik juga harus dapat dipertanggungjawabkan.

Ada Jalur Pengaduan Jika Merasa Takut
Apabila Hamdani benar-benar merasa mendapatkan intimidasi dari oknum kepolisian, terdapat sejumlah jalur pengaduan yang dapat ditempuh tanpa harus membatasi diri pada satu kantor kepolisian setempat.

Di antaranya:

Divisi Propam Polri, untuk mengadukan dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik anggota Polri melalui saluran pengaduan resmi.
Kompolnas, untuk menyampaikan pengaduan dan meminta perhatian terhadap dugaan persoalan profesionalitas maupun perilaku anggota kepolisian.
Ombudsman Republik Indonesia, apabila terdapat dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH), untuk mendapatkan konsultasi serta pendampingan hukum.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), apabila terdapat ancaman atau kebutuhan perlindungan yang memenuhi persyaratan.
Langkah tersebut dapat menjadi jalan bagi seseorang yang mengaku mengalami intimidasi agar memperoleh pemeriksaan dan perlindungan sesuai ketentuan hukum.

Uji Kebenaran, Jangan Bangun Opini dari Sepihak
Kasus ini semestinya tidak berhenti pada viralnya video klarifikasi Hamdani. Dugaan pungli dalam pelayanan SIM harus diuji melalui fakta dan mekanisme pengawasan, demikian pula dugaan intimidasi terhadap dirinya dan keluarganya.

Pihak Satlantas Polres Binjai maupun Propam juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai ada atau tidaknya kegiatan mendatangi kediaman orang tua Hamdani, siapa saja yang terlibat, apa tujuan kedatangan tersebut, serta apakah tindakan itu merupakan bagian dari prosedur kedinasan.

Di sisi lain, Hamdani perlu didorong untuk menyampaikan bukti dan kronologi secara lengkap melalui jalur pengaduan yang sah agar tuduhannya tidak berhenti sebagai pernyataan di media sosial.

Penegakan hukum tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi, tetapi juga tidak boleh menutup mata terhadap setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan.

Masyarakat membutuhkan kejelasan, bukan sekadar saling membantah. Jika dugaan pungli benar, harus diusut. Jika intimidasi benar terjadi, pelakunya harus diperiksa. Namun, apabila tuduhan tidak terbukti, fakta pemeriksaan juga harus disampaikan secara transparan.

Sebab, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian maupun kredibilitas informasi di media sosial sama-sama harus dijaga melalui fakta, bukti, dan proses hukum yang adil.
(Tim/LTH)

banner 325x300