Muhammad Zulfahri Tanjung “Mengapa Pihak Perusahaan Mengabaikan Teguran Pemerintah Daerah” Karena Lemahnya Pengawasan Pemerintah Itu Sendiri

Deli Serdang — Mediamutiara.Com Muhammad Zulfahri Tanjung, Pengurus DPD KNPI Sumatera Utara ” mengapa pihak perusahaan sering kali tidak mengindahkan teguran pemerintah terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) karena kombinasi faktor prioritas operasional, rumitnya proses birokrasi, dan lemahnya efek jera dari sanksi awal.

Dirinya menjelaskan berdasarkan analisis berbagai kasus pelanggaran izin gedung dan industri di Indonesia, serta ada beberapa alasan utama mengapa perusahaan kerap mengabaikan teguran pemerintah:

1. Menjaga Kontinuitas Produksi dan Keuntungan

Bagi korporasi, menghentikan pembangunan atau operasional berarti kerugian finansial yang besar. Banyak perusahaan memilih untuk “tancap gas” dan mengabaikan surat peringatan (SP) pertama atau kedua karena mereka mengejar target penyelesaian proyek atau pemenuhan kontrak produksi. Mereka menghitung bahwa keuntungan dari tetap beroperasi jauh lebih besar daripada risiko denda administratif di awal.

2. Hambatan Teknis dan Komunikasi yang Buruk

Proses migrasi dari sistem IMB (Izin Mendirikan Bangunan) lama ke sistem PBG yang berbasis elektronik (SIMBG) menuntut pemenuhan standar teknis yang sangat ketat. Banyak perusahaan beralasan bahwa:
• Dokumen Teknis Rumit: Dokumen seperti gambar struktur, mechanical-electrical (MEP), perhitungan ketahanan gempa, dan data tanah sering kali bolak-balik dikembalikan oleh sistem karena dinilai tidak sesuai standar.
• Miskomunikasi dengan Konsultan: Sering terjadi jurang komunikasi antara pemilik perusahaan dengan konsultan perencana perizinan mereka, sehingga perbaikan berkas di sistem berjalan lambat atau berlarut-larut.

3. Masalah Ketidaksesuaian Tata Ruang (Zonasi)

Dalam beberapa kasus berat, alasan perusahaan tidak mengurus PBG bukan sekadar masalah administrasi yang belum selesai, melainkan karena lokasi fisik bangunan melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebagai contoh, perusahaan mendirikan bangunan di atas zona Lahan Sawah Dilindungi (LSD), kawasan lindung, atau zona hijau. Karena sadar izin tersebut secara hukum mustahil diterbitkan jika dilanjutkan secara legal, mereka memilih mengabaikan teguran dan terus beroperasi secara sembunyi-sembunyi atau spekulatif.

4. Lemahnya Penegakan Hukum dan Efek Jera di Awal

Sistem teguran pemerintah biasanya bersifat bertahap—mulai dari Peringatan Tertulis I, II, hingga III sebelum tindakan segel dilakukan. Jeda waktu antar-teguran ini sering dimanfaatkan oleh oknum perusahaan yang merasa “kebal hukum” untuk mengulur waktu. Beberapa perusahaan berspekulasi bahwa pemerintah daerah tidak akan sampai hati membongkar atau menutup total pabrik mereka demi menjaga iklim investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal.

Adapun dampak dan Risiko Nyata bagi Perusahaan, menurutnya

Pemerintah daerah kini semakin tegas dalam melakukan penertiban terpadu bersama Satpol PP. Jika teguran terus diabaikan, perusahaan menghadapi konsekuensi yang jauh lebih merugikan:
• Penyegelan dan Penghentian Paksa: Operasional usaha (seperti hotel, restoran, dan pabrik) akan dipasangi spanduk penutupan sementara dan tidak boleh beroperasi hingga PBG resmi terbit.
• Sanksi Pidana: Jika terjadi kelalaian konstruksi yang menyebabkan kerugian material atau korban jiwa, jajaran direksi dan manajemen dapat dijerat hukuman pidana penjara.

Muhammad Zulfahri Tanjung, menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 24 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 19 UU 28/2002, PBB adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, merubah, memperluas, mengurangi, dan merawat dengan standar teknis bangunan gedung.

Adapun, suatu pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui beberapa tahapan yang meliputi perencanaan pelaksanaan dan pengawasan.

(1) Pembangunan bangunan gedung tersebut baru dapat setelah mendapatkan PBG.
(2) Dengan demikian, PBG harus dimiliki sebelum melaksanakan pembangunan bangunan gedung, hal ini dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 253 ayat (4) PP 16/2021, yang menyatakan PBG harus diajukan pemilik sebelum pelaksanaan konstruksi.
(3) PBG untuk kegiatan usaha pun sama, harus dimiliki oleh pelaku usaha sebelum pelaksanaan kontruksi tersebut.
(Tim/LTH)