SURABAYA — Mediamutiara.com Kuasa hukum korban dugaan penganiayaan di kawasan Jalan Kenjeran, Surabaya, menyatakan sikap tegas menolak apabila surat perjanjian damai yang cacat prosedur dan sarat kontroversi dijadikan dasar hukum untuk menghentikan atau mengesampingkan perkara.
Dodik Firmansyah, S.H., selaku kuasa hukum korban, menilai proses pembuatan dan penandatanganan surat perjanjian tersebut menyimpan sejumlah persoalan serius. Mulai dari dugaan intimidasi dan tekanan terhadap pihak yang menandatangani, pelibatan anak di bawah umur sebagai saksi, ketidaklengkapan dokumen administratif, hingga penyerahan uang kompensasi sebesar Rp3 juta.
Kronologi Singkat dan Dugaan Intimidasi
Berdasarkan keterangan yang diterima dari klien berinisial AMP (20), peristiwa ini bermula ketika ia diajak oleh rekan berinisial MAS (17) dengan dalih hendak singgah ke rumah. Namun, tanpa sepengetahuan AMP, arah perjalanan justru dibelokkan menuju kawasan Lebak Arum, dekat salah satu rumah makan Padang.
Setibanya di lokasi, AMP terkejut mendapati belasan orang telah menunggu. Dalam situasi yang terisolasi dan terpojok tersebut, pihak keluarga terlapor diduga langsung menyodorkan surat pernyataan kepada AMP dan MAS untuk segera ditandatangani.
Lebih memprihatinkan lagi, MIW (14), seorang anak di bawah umur, turut diseret dan diminta menjadi saksi dalam dokumen tersebut. Sebagai penutup rangkaian pertemuan itu, pihak keluarga terlapor menyerahkan uang Rp3 juta yang diklaim sebagai biaya pengobatan dan kompensasi.
Perdamaian Tidak Boleh Dibangun di Atas Tekanan
Bagi tim kuasa hukum, rangkaian peristiwa tersebut bukan persoalan sepele yang dapat diselesaikan sekadar dengan selembar kertas bermaterai. Dodik Firmansyah menegaskan bahwa esensi perdamaian harus lahir dari kehendak bebas dan kesadaran murni para pihak, bukan karena intimidasi psikologis.
“Jangan berlindung di balik selembar surat perdamaian apabila proses pembuatannya diduga keras penuh tekanan. Seseorang yang dihadapkan pada belasan orang dalam situasi terpojok tentu kehilangan kebebasan kehendaknya,” ujar Dodik.
Ia menegaskan, jika unsur tekanan, intimidasi, atau penipuan terbukti, maka keabsahan surat tersebut gugur demi hukum berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata tentang cacat kehendak dalam suatu kesepakatan (wilnis).
“Kami tidak akan membiarkan surat yang cacat keabsahan ini dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Tanda tangan di atas kertas tidak otomatis membuktikan adanya persetujuan sukarela,” imbuhnya.
Sorotan Tajam: Pelibatan Anak di Bawah Umur
Selain menyoroti unsur paksaan, tim kuasa hukum juga mengecam keras pelibatan MIW yang baru berusia 14 tahun sebagai saksi dalam dokumen hukum tersebut. Menurut Dodik, anak-anak wajib mendapatkan perlindungan hukum khusus dan tidak boleh dilibatkan dalam pusaran konflik orang dewasa yang berpotensi merusak mental serta masa depan mereka.
“Kami mempertanyakan siapa yang meminta anak berusia 14 tahun itu menjadi saksi, apakah orang tua atau walinya mengetahui, dan apakah hak-hak perlindungan anak diperhatikan? Jangan jadikan anak sebagai alat penguat dokumen perdamaian,” tegasnya.
Cacat Administratif dan Uang Kompensasi
Dodik juga membeberkan sejumlah kejanggalan administratif pada fisik surat perdamaian tersebut, di antaranya kolom alamat yang dibiarkan kosong, tanggal pembuatan yang tidak jelas, hingga identitas pihak pada bagian mengetahui yang tidak mencantumkan kapasitas atau kedudukan secara lengkap.
Terkait penyerahan uang sebesar Rp3 juta, Dodik menegaskan bahwa kompensasi finansial tidak bisa otomatis menghapuskan sanksi pidana.
“Uang Rp3 juta bukan tiket instan untuk menutup perkara pidana. Kami ingin mendalami dasar penyerahan uang tersebut dan memastikan apakah itu murni ganti rugi atau bagian dari tekanan agar surat damai diteken,” jelasnya.
Desakan ke Polrestabes Surabaya
Menyikapi berbagai kejanggalan tersebut, pihak kuasa hukum secara resmi mendesak penyidik Polrestabes Surabaya agar tidak gegabah menghentikan atau mengesampingkan laporan hanya berbekal surat damai sepihak.
Penyidik diminta untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dengan memanggil pihak-pihak yang hadir di lokasi kejadian, memeriksa penyusun surat, serta menguji keabsahan materiil dokumen tersebut secara transparan dan profesional.
“Kami tegaskan menolak surat perdamaian ini digunakan untuk menutup perkara. Jangan jadikan tanda tangan sebagai alat membungkam keadilan. Kami akan terus memperjuangkan hak-hak hukum klien kami hingga tuntas,” pungkas Dodik Firmansyah. (Limbad)
